MADURATERKINI.NET, PAMEKASAN – Ribuan massa yang terdiri dari alumni pondok pesantren se-Madura, para ulama, santri, dan masyarakat umum berkumpul di Pamekasan untuk menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024.
Aksi yang berlangsung siang hari ini berfokus pada penolakan terhadap aturan yang mengizinkan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
KH. Muhdar Abdullah, koordinator lapangan, menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan merupakan wujud dari keprihatinan masyarakat atas dilegalkannya pengadaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja.
“Kami menyampaikan suara masyarakat yang menolak keras peraturan ini. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga pemerintah pusat merevisi bahkan membatalkan peraturan tersebut,” ujar KH. Muhdar Abdullah.
Di sisi lain, Ketua DPRD Pamekasan, Halili, juga menyuarakan penolakannya terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Menurutnya, aturan ini bertentangan dengan syariat Islam dan membuka peluang bagi generasi muda untuk melakukan zina di luar nikah.
“Peraturan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Saya bersama anggota DPRD lainnya sepakat menolak Pasal 103 ayat 4 huruf (e) dari Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang mendukung penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja,” tegas Halili.
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengatur tentang layanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah mendukung penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja, yang menjadi alasan utama penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Pamekasan.
Aksi damai yang digelar ini berjalan dengan tertib, dengan harapan agar pemerintah segera mempertimbangkan kembali kebijakan yang dinilai dapat merusak moral generasi muda. (*)
